OpenSID bersifat Opensource, resikonya?

Ahmad Sahid, anggota Forum Pengguna dan Pegiat OpenSID, melaporkan meskipun OpenSID 'lebih bagus dibandingkan SID yg lain', untuk diterima pemerintah kabupaten di wilayahnya, pengembang apikasi harus jelas siapa lembaganya dan dapat dipertanggungjawabkan termasuk keamanan onlinenya.

Ini permasalahan yang pelik, karena seperti kita ketahui, OpenSID adalah aplikasi open source, yang dikembangkan oleh komunitas OpenSID dan tidak dimiliki secara ekslusif oleh perorangan atau lembaga manapun.

Di satu sisi, OpenSID bisa 'lebih bagus dibandingkan SID yg lain' justru karena tidak dibawah naungan lembaga. Karena kalau dikuasai oleh lembaga, perkembangannya akan ditentukan agenda, pendanaan, SDM lembaga tersebut -- yg pada prakteknya tergantung proyek dan prioritas lembaga tersebut. Karena OpenSID bersifat 'open source' perkembangannya ditentukan oleh komunitasnya, yang bebas menentukan arahnya sesuai prioritas dan kemampuan komunitas tersebut. Pada prakteknya, komunitas OpenSID terdiri dari perangkat dan pegiat desa, sehingga perkembangannya telah mampu menangkap kebutuhan dan aspirasi desa langsung --- hal mana sulit dilakukan lembaga.

Di sisi lain, seperti dilaporkan Ahmad Sahid, instansi penentu kebijakan, seperti pemerintah kabupaten, cenderung beranjak dari pandangan manajemen resiko tradisional, yang menganggap yang paling aman adalah berpegang pada kerangka 'kontrak' -- ada pihak yang bisa dipegang sebagai yg bertanggung jawab, biasanya berlandasan berbayar. Umumnya, instansi pemerintah belum terbiasa dalam menangani penerapan aplikasi open source Indonesia.

Walaupun sebenarnya, instansi pemerintah sudah dihimbau sejak lama untuk menggunakan piranti lunak open source. Berikut ini tautan ke beberapa artikel, di mana Kemkominfo mendorong instansi pemerintah untuk menggunakan piranti lunak open source: http://www.beritasatu.com/.../125877-kemkominfo-dorong.

Dan kami yakin, pada prakteknya, pemerintah kabupaten tempat Ahmad Sahid banyak menggunakan piranti lunak open source, seperti linux, apache, wordpress, dan lain-lain.

Yaitu, tantangan kita adalah bagaimana meyakinkan pemerintah kabupaten - kalau penggunaan linux dianggap ok, tentunya OpenSID juga ok.

Satu strategi yang umum digunakan untuk memberi kepastian hukum dalam pengunaan apliksai open source, dan memberi perasaan 'aman' yang dicari oleh instansi pemerintah, adalah dengan berbayar. Yang dibayar bukan pengelola aplikasinya sendiri (karena umumnya bersifat komunitas), tetapi membayar pihak ketiga untuk mendukung penggunaan aplikasi open source bersangkutan. Misalnya, membayar perusahaan X untuk menerapkan dan memelihara instalasi linux di linkungan instansi tersebut. Dengan demikian, perusahaan X bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keamanan pengoperasian aplikasi tersebut di linkungan instansi itu.

Strategi ini bisa juga diterapkan pemerintah kabupaten yang merasa was-was dengan OpenSID. Untuk mendapatkan tingkat kepastian dan keamanan yang diinginkan, pemerintah kabupaten dapat membuat kontrak dengan pihak ketiga untuk menerapkan OpenSID di desa-desa di wilayah mereka -- untuk menjamin pengoperasian aplikasi dan keamanan data. Tentunya berbayar.

Dan kami yakin, banyak pihak akan bersedia menawarkan jasa penerapan dan mendukung pengoperasian OpenSID -- bahkan banyak anggota komunitas OpenSID yang akan langsung membentuk perusahaan -- jika ada peluang seperti itu.

Ulasan di atas adalah tanggapan awal untuk kita bahas bersama. Karena adalah kepentingan kita bersama untuk mencari cara supaya OpenSID diterima oleh pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.